DPRD Kota Kediri Dengar Pendapat dengan Dinas Pendidikan terkait Persiapan PPDB 2024

Bagikan

Foto Kadisdik Kota Kediri bersama Anggota Komisi C DPRD

Kediri, Radar Independen – Komisi C DPRD Kota Kediri Provinsi Jawa Timur gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Guna membahas persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung Kamis, (25/4/2024).

Ketua Komisi C Sunarsiwi Kurnia Ganik Pramana menjelaskan pembahasan mulai tingkat TK, SD, SMP untuk Tahun Ajaran 2024-2025.  Dengan harapan melaksanakan PPDB berjalan lancar dan aman. Acara rapat berlangsung diruang  Komisi C.

Anggota Komisi C Ayub Wahyu Hidayatullah menyampaikan bersama Dinas Pendidikan Kota Kediri sedang mempersiapkan PPDB tahun 2024, setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan tahun kemarin ada beberapa perbaikan yang harus ditindak lanjuti.

“Kita lakukan khususnya untuk penerimaan siswa inklusi, jadi ini perlu ada perbaikan karena ada beberapa keluhan dari masyarakat,” ujarnya.

Untuk jalur afirmasi, berharap mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar persoalan kemiskinan tidak menghalangi anak-anak untuk mendapatkan haknya. Yakni mendapatkan pendidikan yang layak di Kota Kediri.

“Kita mengusulkan yang pertama adanya  pos pemberdayaan keluarga (Posdaya), karena salah satu keluhan dari masyarakat mahalnya biaya pendidikan di swasta,” tambah ia.

Dengan demikian ada rasa pesimis  tidak bisa sekolah karena tidak bisa bayar. Kedua, perlunya satu upaya mekanisme mengenai hibah kepada lembaga swasta baik itu yang di jalur inklusi. 

“Untuk jalur zonasi, atas rekomendasi dari pakar atau kajian dari UNESA untuk Kota Kediri satu zonasi karena pemerataan sekolah itu tidak sama antar masing masing kecamatan,” bebernya.

Diterapkan di tahun 2024 ini satu kota. Untuk SMP satu zonasi sedangkan untuk SD sama dengan tahun sebelumnya.

Kepala Diknas Kota Kediri saat memberi paparan persiapan PPDB 2024 dihadapan Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan menyampaikan jika jalur zonasi yang selama ini diterapkan di Kota Kediri merupakan yang paling ideal.

“Sebab melihat sebaran jumlah yang nanti diperkirakan lulusan setiap tahunnya SD sederajat ke SMP Negeri. Bakal datang  dari masing-masing Kecamatan dimana  kuota SMP Negeri masing-masing Kecamatan ini tidak sama,” imbuhnya.

Lanjut ia, dengan demikian zonasi yang digunakan satu Kota Kediri. Ditempuh satu zonasi untuk mengcover Kecamatan yang lainnya.

“Lalu untuk jalur inklusi setelah menerima evaluasi dan arahan komisi C, kita harus bisa lebih memberikan jaminan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan Inklusi,” tandas ia.

Jumlah lulusan tahun 2024 ini mulai SD, MI negeri dan swasta sekitar 5.000 lebih, lalu ketersediaan kuota di SMP negeri hanya 3000 lebih. Turut hadir perwakilan Kepala SMP, SD Negeri dan Swasta, serta Pengawas, Dewan Pendidikan, Panitia PPDB dari  Dinas Pendidikan Kota Kediri, Inspektorat, BPKAD, Bagian Hukum, Bapeda dan sejumlah undangan lainya. (Ard)


Bagikan